topmetro.news – Rapat koordinasi teknis pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang ditujukan untuk setiap SKPK menuai kontroversi, Kamis (14/11/2019).
Acara rapat koordinasi itu dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 12 sampai dengan 13 November 2019, di Ruang Offroom Kantor Bupati Aceh Singkil.
Google Drive
Kontroversi ini terjadi karena di dalam surat undangan yang ditandatangani Bupati Aceh Singkil itu menjelaskan pelaporan realisasi fisik dan keuangan menggunakan aplikasi Google Drive.
Menurut keterangan salah seorang peserta yang tak mau disebutkan namanya, bahwa mengenai pelaporan realisasi fisik dan keuangan seharusnya tidak menggunakan aplikasi dari luar negeri. Dan itu sudah dituangkan dalam aturan.
“Setahu saya PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE Pasal 20 Poin 2, mewajibkan penyimpanan data di wilayah Indonesia dan tidak boleh di luar Indonesia. Terkecuali sudah ada izin dari Kemenkominfo yang apliksinya tidak tersedia di Indonesia,” ucapnya.
Ada pun isi dari PP No. 71 Tahun 2019 tersebut ialah: Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah indonesia.
“Padahal sudah kita ketahui bahwa Google Drive itu milik luar negeri. Dan servernya di Amerika,” katanya.
Bila pihak penyelenggara tetap memanfatkan Google Drive sebagai sarana pelaporan, maka itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini PP No. 71 Tahun 2019 tersebut.
“Hal itu bisa dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari komite pembidangan IT dari kementerian,” tandasnya.
Menurutnya, soal ini sudah dipertanyakan kepada narasumber yang didatangkan dari Provinsi Aceh. Dan didapat penjelasan, bahwa belum ada solusi. “Belum ada solusi dari Kominsa Aceh. Dan pemanfaatan Google Drive sudah tiga tahun ini kita pakai,” ucapnya menirukan kata narasumber.
reporter | Rusid Hidayat Berutu
